HITAM PUTIH  ‘PANGERAN CENDANA 1962 – 2023’
KoranGanjar.com, OPIni :
KPH. H. Hutomo Mandala Putra, S.H, alias Tommy Soeharto
lahir 15 Juli 1962 , dia mantan  anggota Fraksi Karya Pembangunan DPR RI pada 1 Oktober 1992 –  21 Mei 1998

Pada usia 34 tahun, Tommy menikahi Ardhia Pramesti Regita Cahyani (22 tahun) atau ‘Tata’ pada tanggal 30 April 1997 di Masjid At-Tin di Taman Mini Indonesia Indah. Tata merupakan canggah Mangkunegara V. Mereka memiliki dua anak, Dharma Mangkuluhur dan Radhyana Gayanti Hutami. Pada 15 Mei 2006, Tata meminta bercerai dan pindah ke Singapura. Mereka bercerai bulan September 2006. Pada tahun 2017, salah satu pengacara Tommy, Salim Muhammad, mengatakan bahwa sebelum dipenjara, Tommy memberi Rp100 miliar kepada Tata untuk membesarkan kedua anaknya. Ia mengklaim bahwa uang tersebut dilarikan oleh Tata tanpa sepengetahuan Tommy.

Selama masa pelarian tahun 2001, Tommy menghabiskan waktunya bersama mantan model bernama Lani Banjaranti. Tahun 2003, Lani mengatakan bahwa ia memiliki seorang putra berusia 13 tahun dari Tommy bernama Syalif Putrawan.

Ketika Tommy ditahan di Pulau Nusakambangan atas kasus pembunuhan, ia sering dijenguk oleh kekasihnya, Sandy Harun, pada malam hari. Ia kemudian melahirkan seorang putri bernama Marimbi Djodi Putri yang juga merupakan anak Tommy

‘Apa lagi?

Korupsi Bulog (1994)

Tommy Soeharto muda (Foto: Reuters)

Kasus korupsi PT Goro Batara Sakti (GBS) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) ini terkait tukar guling tanah gudang beras milik Bulog di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, ke PT GBS. Kasus bermula tahun 1994 dan melibatkan nama Beddu Amang yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bulog, dan pebisnis Ricardo Gelael.
Pada 19 Februari 1999, Beddu Amang, Ricardo Gelael, dan Tommy Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka disebut merugikan negara hingga Rp 95,6 miliar.
Namun Tommy berhasil lolos dari segala dakwaan. Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memvonis bebas dia dengan alasan tak menemukan bukti-bukti kuat apapun. Hal serupa terjadi pada Ricardo Gelael.
Atas keputusan Majelis Hakim PN Jaksel tersebut, Jaksa Penuntut Umum saat itu, Fachmi, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada November 1999.
Hampir setahun kemudian, 22 September 2000, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang diketuai oleh Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita memvonis Tommy bersalah atas kasus korupsi PT GBS dan Bulog.
Dalam vonis tersebut, Tommy wajib membayar ganti rugi sebesar Rp 30 miliar, denda Rp 10 juta, dan hukuman kurungan 18 bulan penjara. Dan, Tommy tidak menerima keputusan Hakim Syafiuddin, dan mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Abdurrahaman Wahid (Gus Dur) pada 31 Oktober 2000. Namun dua hari kemudian, 2 November 2000, Presiden Gus Dur menolak permohonan grasi Tommy melalui Keputusan Presiden Nomor 176/G/2000.
Penolakan grasi Tommy oleh Gus Dur sesungguhnya menandakan Tommy tak lagi bisa berkutik dari jerat hukum. Tapi Tommy belum mau menyerah.
Sehari sesudah grasinya ditolak, 3 November 2000, Tommy kabur setelah memalsukan identitas. Ia pun resmi menjadi buron setelah Polri melayangkan surat ke Interpol pada 10 November 2000 yang berisi permintaan bantuan untuk mencari Tommy pada 10 November 2000.
Pembunuhan Hakim Syafiuddin (2001)

Ilustrasi Penembakan (Foto: gettyimages.com)

Pada 26 Juli 2001, Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita tewas ditembak. Sekitar dua minggu kemudian, 7 Agustus 2001, polisi menangkap Mulawarman dan Noval Hadad dan menetapkan mereka sebagai tersangka.Keduanya mengaku membunuh Syaifuddin atas perintah Tommy Soeharto.
Setelah hampir dua bulan, 28 November 2001, polisi menangkap Tommy di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ia didakwa membunuh Syafiuddi, dan divonis 10 tahun penjara pada Juli 2002 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai Amirudin.
Tommy yang mestinya baru bebas pada 2010, bisa menghirup udara segar lebih awal, pada 1 November 2006, karena sejumlah pemotongan masa tahanan atasnya.
Selepas dari penjara, aktivitas Tommy tak banyak diketahui publik. Dia tenggelam dari lampu sorot seiring hilangnya pamor keluarga Cendana.
.
Kasus Makar (2016)

Tommy Suharto. (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)

Nama Tommy dikaitkan dengan kelompok yang disebut hendak melakukan makar saat aksi bela Islam 212 pada 2 Desember 2016. Tommy dituding mendanai gerakan tersebut.
Tuduhan ini bermula ketika salah satu tersangka, Firza Husein, disebut dekat dengan Tommy. Firza adalah tersangka yang disebut mengelola dana aksi dan menyiapkan truk komando yang disebut berfungsi untuk menggerakkan massa ke DPR.
Nama Firza sejak lama melekat dengan orang-orang yang menjadi tersangka makar. Dia aktif di organisasi bernama Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana.
Pada yayasan tersebut, Firza disebut mencatut nama Tommy. Akibatnya Firza disomasi Tommy Soeharto. Surat somasi dilayangkan 20 Desember 2016.
Dalam surat somasi, Firza dituntut meminta maaf dan tak boleh mengaku-ngaku sebagai aktivis yayasan itu. Firza dituduh memiliki motif tertentu dengan membawa nama besar Cendana.
Karena berada di pusaran polemik kasus makar itulah, Tommy dipanggil oleh penyidik Direskrimum Polda Metro Jaya sebagai saksi. Namun Tommy tak memenuhi panggilan itu.
Nama Firza muncul dalam kaitan kasus chatt mesum dengan HRS tahun 2017 lalu. Kasus ini juga menimbulkan polemik, karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Hakim (PN Jaksel) mengatakan hakim tunggal praperadilan PN Jaksel telah memerintahkan kasus chat mesum HRS dengan Firza Husein yang proses penyidikannya dihentikan Polri, dilanjutkan kembali. Hakim menilai penghentian penyidikan kasus tersebut tidak sah secara hukum.

Lucunya kemudian,

sekitar bulan Februari 2017 lalu, beredar foto Firza tanpa jilbab sedang ‘rebahan di selnya, Mako Brimob Kelapa dua Depok

Pengacara Firza Husein Mengaku Shock, Foto Kliennya Tanpa Hijab di Tahanan Tersebar di Medsos

SEKARANG ?

Rupanya Tommy memang agak sulit untuk dapat tidur lelap saat ini, karena PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) miliknya digugat Parbulk II – USA ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan didaftarkan sejak 30 Januari 2023 lalu.

Berdasarkan jadwal sidang yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, persidangan akan digelar pada 15 Agustus 2023 mendatang dengan agenda keterangan ahli bukti permulaan tergugat.

Direktur Parbulk II AS – Christian Due mengatakan, Humpuss telah melanggar perjanjian sewa kapal dan menolak untuk mematuhi putusan pengadilan luar negeri. Akibat dari persoalan tersebut, pihaknya mengalami kerugian sebesar US$ 48,18 juta (Rp 727,51 miliar)

(Red-01/Foto.ist)
Lainnya,

TNI-POLRI, ‘JagaIndonesia #JagaPancasila #NKRI Harga Mati’

0
TNI-POLRI, ‘JagaIndonesia #JagaPancasila #NKRI Harga Mati’ KoranGanjar.com, Cinta TNI-Polri : TNI-Polri adalah anak kandung rakyat Indonesia, anak bangsa dan negara besar ini yang kini sama -…

Mister Kasman Singodimedjo,, “KETUA DPRRI PERTAMA & INISIATOR TNI YANG DIMAKAMKAN DI PEMAKAMAN UMUM…

0
Mister Kasman Singodimedjo, “KETUA DPRRI PERTAMA & INISIATOR TNI YANG DIMAKAMKAN DI PEMAKAMAN UMUM ?” KoranGanjar.com, OPIni : Anak-anak muda Indonesia kala zaman revolusi sulit sekali untuk…

Miliki Konsep Pertahanan Negara, Ratusan Jenderal TNI-Polri Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

0
Miliki Konsep Pertahanan Negara, Ratusan Jenderal TNI-Polri Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 Koranganjar.com, Ganjar : Ratusan purnawirawan jenderal TNI-Polri mendukung Ganjar karena gagasannya mengenai pertahanan…

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini