AHMAD BASARAH & JENDERAL TNI (HOR) PRABOWO 

KoranGanjar.com, OPINi:

Ahmad Basarah – Wakil Ketua MPRRI kepada media (1/3) lalu mengatakan bahwa  wacana hak angket dan dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) ke MK diperlukan untuk memberikan kepastian politik dan hukum atas hasil Pilpres 2024. “Perlu dipahami bahwa Hak Angket merupakan hak konstitusional DPR. Begitu pun dengan gugatan kecurangan Pilpres 2024 yang akan diajukan ke MK. Kedua hal ini diperlukan agar pemerintahan ke depan memiliki legalitas konstitusional dan legitimasi sosial-politik yang kuat,” ujar Basarah .

Masih kata Basarah, Hak Angket merupakan suatu proses politik yang kewenangannya dimiliki DPR sebagaimana fungsi checks and balances antar  eksekutif dengan legislatif. Ini sebagai perwujudan sistem konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Jadi ini satu proses politik dan hukum yang biasa. Tidak perlu ditafsirkan berlebihan dan terburu-buru untuk memakzulkan Presiden. Karena di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhiyono (SBY) pun DPR juga pernah menggunakan Hak Angket Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2009,” ujar Basarah yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) – Moeldoko mengatakan, penyematan pangkat jenderal kehormatan ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bukan sesuatu yang diputuskan tiba-tiba. Moeldoko menyebutkan bahwa penyematan pangkat istimewa itu melalui proses. “Jadi lihatlah itu backgroundnya dulu, bukan ujug-ujug, bukan sesuatu yang ujug-ujug,” kata Moeldoko  Kamis (29/2/2024). Panglima TNI periode 2013-2015 itu menambahkan , mekanisme pemberian pangkat ke Prabowo tersebut telah melalui jenjang

Salah satu yang menjadi dasar penyematan pangkat kehormatan itu karena Prabowo telah menerima gelar kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama pada thn.2022  oleh panglima TNI Jenderal (Purn) – Andika Perkasa dan kepala staf tiga matra di Ruang Hening, Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat.

[Berarti syah ya, sekarang bernama Jenderal TNI (HOR) Prabowo Subiyanto]

Presiden Jokowi saat sematkan kenaikan pangkat istimewa ke Prabowo Subianto.

Lalu Bagaimana kita menyikapi Ibu Maria Catarina Sumarsih salah seorang pelopor ‘Aksi Kamisan’ yang telah mencapai ke-807 kali aksi, yang dalam aksi kemarin (29/2) meminta agar Presiden Jokowi mencabut Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 terkait pengangkatan pangkat Prabowo itu

Ibu ini adalah dari ibu dari alm.Wawan – korban Tragedi Semanggi I/1998, dia mengingatkan kita semua Pada Januari 2023 lalu, Presiden Jokowi secara terang benderang telah mengakui 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998. Di sisi lain, nama Prabowo menurutnya diduga kuat sebagai pelaku penghilangan korban secara paksa itu.

ham-1000Apalagi kata Sumarsih, Prabowo menurutnya telah mengakui ‘kejahatannya’ usai pada 28 Januari lalu dalam aksi kampanye paslon nomor urut 2, Prabowo menyampaikan permintaan maaf kepada Agus Jabo dan Budiman Sudjatmiko–eks duo aktivis PRD yang melawan Orde Baru. Dengan demikian, Prabowo secara langsung di depan publik mengakui bahwa pernah melakukan pengejaran terhadap aktivis pro-demokrasi medio 1997-1998

‘Hadeuhh…

(Red.01/Foto.ist)

Lainnya,

@k0ranganjar

“GUS YAQUT, AHOK & KUA”

 

“ANDI GEMBUL PIMPIN DEMO DI KPUD KOTA DEPOK !”

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini